Bangkapost — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru mengikuti Diskusi Implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di bidang pelayanan tahanan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (19/2) dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Indonesia.
Dari Lapas Kotabaru, kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kotabaru, Doni Handriansyah, beserta jajaran. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap perubahan regulasi dapat dipahami secara komprehensif dan diterapkan secara tepat di tingkat operasional.
Dalam pemaparannya, Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Masjuno, menyampaikan kebijakan serta arah penyesuaian pelayanan tahanan pasca berlakunya KUHP dan KUHAP. Forum ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi permasalahan serta tantangan di lapangan, sekaligus menyelaraskan pemahaman teknis pelaksanaan tugas pelayanan tahanan secara nasional.
Selain itu, diskusi menghimpun masukan dan praktik baik dari berbagai wilayah guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, tertib administrasi, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pembahasan turut menyoroti isu overstaying dalam konteks pemberlakuan KUHAP, sehingga diperlukan ketelitian administrasi serta penguatan koordinasi antarunit kerja.
Kalapas Kotabaru, Doni Handriansyah, menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan tersebut. “Kami siap melaksanakan ketentuan KUHP dan KUHAP secara profesional, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Penyesuaian ini menjadi langkah penting agar pelayanan tahanan tetap sesuai regulasi serta selaras dengan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Lapas Kotabaru menegaskan kesiapan dalam mensukseskan program nasional serta memastikan implementasi regulasi berjalan optimal di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.