Bangkapost –Rutan Kelas IIB Rantau turut berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik dan Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan (TEKFORMA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan Pada Kamis (30/10). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Fugo Hotel Banjarmasin ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, Bc.IP., S.H., M.Si., dan turut dihadiri oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan (TEKFORMA), Maulidi Hilal, S.H., M.Si., bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya transformasi digital dan penguatan kerja sama strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan. Sementara itu, Direktur TEKFORMA Maulidi Hilal menyampaikan arahan mengenai pengelolaan data dan teknologi informasi, termasuk pentingnya pemeliharaan perangkat TI, keamanan data, serta profesionalitas operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Beliau juga menegaskan bahwa akses SDP tidak boleh diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas data.
Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, Renaldi Hutagalung, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperkuat kapasitas petugas, terutama dalam hal pengelolaan data dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kami mendapatkan banyak arahan dan wawasan dari Bapak Kakanwil dan Bapak Direktur TEKFORMA yang sangat relevan dengan tantangan digitalisasi Pemasyarakatan saat ini. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan berinovasi,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek dan Rakor TEKFORMA Tahun 2025 ini diikuti oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan, operator SDP, dan staf kehumasan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi dan koordinasi yang kuat antar-UPT dalam mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang modern, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat citra positif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di masyarakat.