Bangkapost – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Rantau melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) bersama Tim Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan secara daring, Kamis (27/8). Kegiatan berlangsung di Rutan Rantau sebagai bagian dari proses pembahasan dan evaluasi layanan pembinaan serta pemenuhan hak warga binaan.
Sidang TPP diikuti oleh tujuh orang anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan Rutan Rantau, dua orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Amuntai, serta Tim Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan. Pelaksanaan secara daring menjadi sarana koordinasi untuk memastikan setiap usulan dibahas secara objektif, sesuai ketentuan, dan berdasarkan hasil asesmen serta kelengkapan administrasi.
Dalam sidang tersebut, beberapa materi menjadi pokok pembahasan, di antaranya usulan Remisi Keterlambatan Administrasi bagi 10 orang warga binaan serta usulan integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) bagi 5 orang warga binaan. Setiap usulan dibahas dengan memperhatikan persyaratan administratif maupun substantif sebagai bagian dari proses pemenuhan hak dan program reintegrasi sosial.
Kepala Rutan Rantau, Renaldi Hutagalung, menyampaikan bahwa Sidang TPP merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap keputusan terkait hak dan program integrasi warga binaan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. “Kami berkomitmen agar setiap usulan yang dibahas melalui Sidang TPP benar-benar berdasarkan ketentuan yang berlaku, data yang objektif, serta mempertimbangkan proses pembinaan yang telah dijalani oleh warga binaan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Rutan Rantau terus memperkuat sinergi dengan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan dan Bapas Amuntai dalam mendukung pelaksanaan pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada pembinaan. Sidang TPP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat serta mendukung proses reintegrasi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.