Bangkapost — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Martapura terus memperkuat komitmen dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026 melalui kegiatan penguatan oleh Tim Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan bersama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura pada Senin (4/5).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TUM) Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Azhar, serta dihadiri oleh Kepala Lapas Perempuan Martapura, Evi Loliancy, Kepala LPKA Martapura, Dwi Hartono, dan jajaran tim kelompok kerja (pokja) WBK dari kedua satuan kerja. Dalam arahannya, Azhar menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan upaya nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan seluruh indikator, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas layanan.
Kepala Lapas Perempuan Martapura, Evi Loliancy, menyampaikan, “Penguatan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk semakin memantapkan langkah dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK 2026, dengan memastikan seluruh indikator dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.” Ia menambahkan bahwa jajaran Lapas Perempuan Martapura berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan serta inovasi dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Evi menjelaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antar satuan kerja, termasuk dengan LPKA Martapura, menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian predikat WBK. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh arahan dan penguatan dari Tim RB akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan pemasyarakatan yang pasti bermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu, Tim RB Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan secara tidak langsung menegaskan bahwa pendampingan akan terus dilakukan guna memastikan setiap satuan kerja mampu memenuhi standar pembangunan Zona Integritas secara maksimal.
- LPP Martapura