Bangkapost — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru menerima kunjungan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan pengukuran sewa Barang Milik Negara (BMN) serta peninjauan sewa lahan, Selasa (tanggal menyesuaikan). Kunjungan tersebut dipimpin oleh perwakilan KPKNL Banjarmasin, Sahroni, bersama tim.
Kegiatan ini difokuskan pada pengukuran dan verifikasi aset BMN yang berada di lingkungan Lapas Kotabaru sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara. Selain itu, tim juga melakukan peninjauan terhadap lahan yang direncanakan untuk mendukung pengembangan fasilitas dapur MBG.
Proses pengukuran dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan petugas Lapas Kotabaru guna memastikan data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kondisi riil. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam penetapan nilai sewa BMN serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset negara.
Kepala Lapas Kelas IIA Kotabaru, Doni Handriansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang transparan, akuntabel, dan optimal.
“Kami menyambut baik kunjungan dari KPKNL Banjarmasin sebagai bagian dari upaya bersama dalam memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai ketentuan. Pengukuran ini penting untuk mendukung optimalisasi aset, termasuk rencana pemanfaatan lahan secara produktif,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan KPKNL Banjarmasin, Sahroni, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data aset serta mendukung proses penetapan sewa BMN secara tepat.
“Kami melakukan pengukuran dan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan data yang digunakan dalam penetapan sewa BMN benar-benar sesuai kondisi aktual. Hal ini penting agar pengelolaan aset negara dapat berjalan tertib dan memberikan nilai manfaat optimal,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan BMN di Lapas Kotabaru semakin tertata dengan baik serta mampu mendukung berbagai program kerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pembinaan, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara.