Bangkapost — Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau melaksanakan kegiatan permintaan data harga kebutuhan bahan makanan sebagai bagian dari persiapan perencanaan Pengadaan Bahan Makanan (BAMA) Tahun 2026 pada Selasa (09/12). Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Kegiatan dilaksanakan oleh jajaran Rutan Rantau dengan melakukan koordinasi langsung ke sejumlah instansi terkait. Tim melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapin untuk memperoleh data pembanding harga komoditas pangan yang beredar di pasaran. Selain itu, kunjungan juga dilakukan ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Tapin guna memperoleh data resmi terkait perkembangan harga kebutuhan pokok. Data tersebut diharapkan dapat memperkuat akurasi perencanaan dan memastikan bahwa penyusunan kebutuhan anggaran tahun 2026 mengikuti tren harga aktual di lapangan.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan data barang yang dikenai PPN maupun yang bebas PPN, tim Rutan Rantau turut berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tapin. Melalui koordinasi ini, Rutan memperoleh kejelasan terkait pengelompokan barang serta dasar pemungutan pajaknya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses perencanaan dan pengadaan.
Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, Renaldi Hutagalung, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Rutan dalam menjaga transparansi serta akurasi perencanaan anggaran. “Kami harus memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pengadaan bahan makanan dilakukan berdasarkan data resmi dan valid dari instansi berwenang. Ini penting agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi standar layanan bagi warga binaan,” ujarnya. Sementara itu Plh. Kasubsi Pengelolaan, Reno Saputra S. menambahkan “Dengan data yang akurat, kami bisa menyusun anggaran lebih efektif dan menghindari potensi ketidaksesuaian dalam pengadaan.”
Melalui rangkaian kegiatan ini, Rutan Rantau menegaskan komitmennya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan kebutuhan dasar warga binaan. Koordinasi dengan berbagai instansi diharapkan dapat menghasilkan perhitungan pengadaan yang tepat dan mendukung kelancaran layanan pemasyarakatan pada tahun 2026.